RMS Sesalkan Presiden SBY Batal Berkunjung ke Belanda

om SBY

Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan di Belanda menyesal atas dibatalkannya kunjungan Presiden SBY ke negeri kincir angin itu. Namun demikian, tuntutan RMS tetap diproses pengadilan Den Haag hari ini.

"Kita tidak ingin Presiden Indonesia batal karena kitai ingin dibahas di hadapan pengadilan. Kami menyesal jika Presiden Indonesia tidak datang," kata Wakil Presiden RMS, Wim Sopacua.

Hal itu dikatakan Wim saat berbincang dengan detikcom via telepon, Selasa (5/10/2010) pukul 17.30 WIB. Saat dihubungi, Wim mengaku sedang dalam perjalanan menuju pengadilan.

Wim menuding telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap pendukung RMS yang menjadi tahanan politik di Indonesia. Data ini, kata dia, juga pernah dilansir oleh Human Rights Watch.

"Ada 90-an pendukung RMS ditahan dan disiksa seperti binatang," tudingnya.

Wim juga meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi mengenai pemimpin RMS Dr Christiaan Robert Steven Soumokil yang tewas pada era Soeharto. "Kita ingin tahu Dr Soumokil ditembak dan dikubur di mana," kata Wim.

Soal Usul Busyro-Bambang Jadi Jaksa Agung, Patrialis Serahkan ke Presiden

Jakarta - Wacana menjadikan salah satu calon pimpinan KPK, Busyro Moqoddas atau Bambang Widjojanto menjadi Jaksa Agung terus menguat. Menkum HAM Patrialis Akbar menyerahkan sepenuhnya usul tersebut kepada Presiden.

Komisi III Diminta Percepat Bahas Calon Pimpinan KPK

Jakarta - Pimpinan DPR meminta Komisi III segera membahas pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu menjadi salah satu agenda prioritas DPR saat ini.

"Itu salah satu jadi prioritas kita," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Rabu (15/9/2010).

Sebelumnya, panitia seleksi pimpinan KPK telah menghasilkan dua nama yang akan mengikuti tes uji kelayakaan dan kepatutan di DPR. Mereka adalah ketua KY nonaktif Busyro Muqqodas dan advokat Bambang Widjojanto. Kedua nama ini telah diserahkan langsung oleh Pansel ke Presiden SBY beberapa waktu lalu.

Pansel KY Umumkan 14 Calon Terpilih Pekan Ini

Jakarta - Seleksi anggota Komisi Yudisial (KY) terus berjalan. Kini, seleksi sudah memasuki tahap wawancara dan para calon yang lolos kemungkinan akan diumumkan pekan ini.

"Rencananya pengumuman secepatnya tanggal 17 September 2010. Tapi karena masih wawancara, kemungkinan sampai sore, jadi paling lambat 18 September 2010 hari Sabtu," kata Sekretaris Pansel KY, Tadjum, kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).

Menurut Tadjum, sejak Rabu 15 September, pihaknya sudah melakukan tahapan wawancara di Gedung AHU, Kementerian HUKUM dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel. Dari 24 calon, masih ada 15 nama yang belum diwawancara.

Obama Tegaskan AS Tak Akan Pernah Perangi Islam

New York - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menegaskan Islam bukanlah musuh AS. AS pun tidak akan pernah memerangi Islam.

"Sebagai orang Amerika, kami tidak dan selamanya tidak akan pernah memerangi Islam," ujar Obama dalam peringatan serangan 11 September yang digelar di Pentagon, Sabtu (11/9/2010). Demikian ditulis AFP.

Menurut Obama, bukan Islam yang menyerang AS dalam tragedi 11 September itu. Tapi Al Qaeda, segerombolan orang yang memanipulasi agamanya.

"Bukan Islam yang menyerang kita. Tetapi Al Qaeda," tegas Obama.

Menjelang peringatan 11 September kali ini. Hubungan AS dengan umat Islam diuji dengan ulah Pastor Terry Jones yang mengancam akan membakar ratusan Alquran untuk memperingati tragedi 11 September. Namun akhirnya Jones membatalkan aksi ini. Dia memastikan aksi pembakaran Alquran tidak akan pernah terjadi.

SBY Tak Singgung Skandal Menteri dan Kasus Malaysia

Jakarta - Delapan isu dibahas oleh Presiden SBY. Mulai dari pergantian Panglima TNI hingga wacana perubahan tempat Ibukota Indonesia. Namun soal skandal menteri-menterinya, justru tidak masuk dalam penjelasan presiden.

Usai buka puasa bersama dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2010) malam, SBY memang menepati janjinya. Hampir satu jam, SBY mengomentari berbagai permasalahan yang menjadi sorotan publik.

Soal pergantian Panglima TNI, SBY sudah menunjuk Laksamana TNI Agus Suhartono yang sekarang menjabat KSAL untuk menggantikan Jenderal Djoko Santoso.

Dalam pidatonya, SBY berharap agar calon Kapolri dan Jaksa Agung adalah orang-orang yang pas. SBY ingin agar Kompolnas dan Komisi Kejaksaan memiliki anggaran yang terpisah dari institusinya. Mengenai kritikan Kolonel (Pnb) Adjie Suraji di Harian Kompas, presiden menyerahkan persoalan ini kepada Panglima TNI, KASAU, dan Menhan.

Namun dari sekian banyak penjelasan presiden, isu tak sedap yang menerpa dua menterinya memang agak 'terlupakan'. Padahal Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sempat mengatakan isu ini akan menjadi salah satu materi pidato SBY.

Baru-baru ini, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dikabarkan sedang dekat dengan salah seorang reporter TV. Atas dugaan ini, Freddy dengan tegas telah membantahnya. Sementara, menteri lain yang diduga terlibat skandal asmara, adalah Menteri ESDM Darwin Saleh. Darwin diduga punya hubungan spesial dengan mantan sekretaris pribadinya. Atas tuduhan ini pun Darwin juga telah membantah.

"Ada delapan isu yang saya kedepankan yang menjadi perhatian publik dan masih akan berlangsung beberapa saat lagi. Isu lain, yang tidak termasuk 8 isu ini, tidak saya pilih karena persoalan waktu. Mungkin lebih tepat disampaikan jajaran menteri atau bisa kami komunikasikan kemudian," kata SBY saat membuka jumpa pers.

Mungkin saja, isu lain yang tidak dipilih SBY itu adalah soal skandal. Hal ini sedikit diperkuat dari keterangan Julian yang ditemui setelah SBY pidato. "Last minute di cut, suasana nggak pas," jelasnya.

Bagaimana dengan konflik dengan Malaysia? Presiden memang telah berbicara panjang lebar mengenai kasus ini Mabes TNI. Namun penjelasan presiden saat itu belum cukup untuk meredam aksi yang mengecam Malaysia.

Perundingan Kinabalu Tak Jawab Kegusaran Publik

Jakarta – Perundingan RI-Malaysia di Kota Kinabalu, Malaysia, Senin (6/9) dinilai masih belum menjawab kegusaran publik. Alih-alih Malaysia meminta maaf ke Indonesia, masih panjang menanti Indonesia ‘berdaulat’ di depan Malaysia.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan perundingan Kinabalu yang dilakukan Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah masih mencerminkan potret diplomasi yang lunak.

“Perundingan masih lunak. Sebagai diplomat, Menlu Marty harus lebih punya sikap,” tandasnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/9). Pramono menegaskan, yang terpenting dari pertemuan Kinabalu adalah harus ada tindak lanjut berikutnya.

Babak Baru Perseteruan antara Indonesia - Malaysia

Betul-betul di' ini malaysia.... mau mentongngi perang

 

JAKARTA, DETIKPOS.net - Aparat Polis Diraja Malaysia (PDRM) kembali memprovokasi pemerintah Indonesia. Indikasinya adalah beredarnya dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, yang disandera pada pertengahan Agustus lalu.

Dalam dokumen yang diterima Jawa Pos itu, aparat PDRM menyebutkan bahwa petugas DKP telah memeras nelayan Malaysia. Para PNS itu juga dituding menculik, termasuk mengajukan permintaan uang, untuk pembebasan tujuh nelayan Malaysia.

Awal sejarah hubungan Indonesia - Malaysia mule rusuh

Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962-1966.

Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak kedalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan perjanjian Manila Accord  oleh karena itu Keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai "boneka Inggris" merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia.^[1][2][3]

Pelanggaran perjanjian internasional konsep THE MACAPAGAL PLAN antara lain melalui perjanjian Manila Accord  tanggal 31 Juli 1963, Manila Declaration  tanggal 3 Agustus 1963, Joint Statement  tanggal 5 Agustus 1963^[4] mengenai dekolonialisasi  yang harus mengikut sertakan rakyat Sarawak dan Sabah yang status kedua wilayah tersebut sampai sekarang masih tercatat pada daftar Dewan Keamanan PBB.^[5] sebagai wilayah Non-Self-Governing Territories

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia.

Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu.

Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian Manila Accord  yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris.

“

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda[6], amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.

”

Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963, berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Sukarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia^[7]an juga kerana serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini berikutan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu pencerobohan sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada 12 April berikutnya.

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesian yang menginjak-injak lambang negara Indonesia^[8] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato beliau yang amat bersejarah, berikut ini:

“

Kalau kita lapar itu biasa Kalau kita malu itu juga biasa Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar! Kerahkan pasukan ke Kalimantan hajar cecunguk Malayan itu! Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu Doakan aku, aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot Bangsa, sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya. Serukan serukan keseluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki Gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yoo...ayoo... kita... Ganjang... Ganjang... Malaysia Ganjang... Malaysia Bulatkan tekad Semangat kita badja Peluru kita banjak Njawa kita banjak Bila perlu satoe-satoe! Soekarno. Pernyataan Perang Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya: Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil. komando aksi sukarelawan Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari tiga Komando, yaitu Komando Tempur Satu (Kopurtu) berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 Batalyon TNI-AD, termasuk tiga Batalyon Para dan satu batalyon KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebaga Pangkopur-I. Komando Tempur Dua (Kopurda) berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Soepardjo sebagai Pangkopur-II. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI-AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentera Laut DiRaja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentera Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service(SAS). Tercatat sekitar 2000 pasukan khusus Indonesia (Kopassus) tewas dan 200 pasukan khusus Inggris/Australia (SAS) juga tewas setelah bertempur di belantara kalimantan (Majalah Angkasa Edisi 2006). Pada 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu DiRaja dan Selandia Baru dan menumpas juga Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (lihat Operasi Claret). Australia mengakui penerobosan ini pada 1996. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Pasukan Indonesia mundur dan tidak penah menginjakkan kaki lagi di bumi Malaysia. Peristiwa ini dikenal dengan "Pengepungan 68 Hari" oleh warga Malaysia. malaysia mencuri kebudayaan dan wilayah indonesia... Akhir Konfrontasi Menjelang akhir 1965, Jendral Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30S/PKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian. NB : harus na kayak begini ini negara

Rusuh di Buol, Sulteng, Massa Masih Bergerombol

Buol - Polisi terus berjaga-jaga menyusul kembali memanasnya situasi keamanan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng). Bahkan jelang malam, massa masih berkumpul di beberapa titik.

"Mereka masih berkumpul-kumpul, bergerombol di jalan. Kita belum menanggapi takut ada bentrok lagi," ujar Kabidhumas Polda Sulteng, AKBP Irfaizal Nasution kepada detikcom, Rabu (1/9/2010).

Faizal menyatakan, pejabat Polres saat ini berkumpul di Polres Buol untuk memantau seluruh situasi keamanan. Mereka juga belum bisa memastikan soal perusakan rumah dinas Wakapolres oleh massa.

"Kita belum tahu informasi terbarunya apa. Masih simpang siur," ungkapnya.

Setelah sempat reda, situasi di Buol kembali memanas. Rumah dinas Wakapolres Buol dikabarkan dirusak dan dibakar massa.

Warga Biau, Kabupaten Buol, Sulteng pada Selasa (31/8) malam juga melakukan penyerangan ke kantor Polsek Biau. Hal ini dipicu tewasnya seorang tahanan bernama Kashmir (19).

Akibat penyerangan tersebut, polisi setempat melakukan pembelaan diri sehingga 5 orang warga tewas yakni, Arfan Salatea, Ridwa, Ling, Amran, satu korban lagi belum jelas identitasnya.

Kondisi di Biau sendiri semula dikabarkan telah kondusif. Polisi dibantu Muspida setempat telah melakukan diskusi dengan warga. Namun menjelang malam, massa kembali memanas.

(ape/asp)

tanggapan pidato SBY soal malaysia

Hikmahanto: Pidato SBY Mengecewakan

 Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disayangkan banyak pihak karena tidak menunjukkan ketegasan posisi Indonesia terhadap Malaysia. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana pidato SBY tidak mencerminkan ketegasan, kelugasan dan kejelasan pesan.

"Pidato Presiden sungguh mengecewakan. Tidak ada ketegasan, kelugasan dan kejelasan pesan," kata Hikmahanto kepada detikcom, Rabu, (1/8/2010)

Menurut Hikmahanto, pidato tersebut jauh dari ekspektasi dan membangkitkan harga diri bangsa Indonesia yang belakangan terinjak-injak oleh otoritas dan pejabat Malaysia. Pembukaan pidato yang
berisi tentang masalah perekonomian seolah hendak menunjukkan betapa rentannya Indonesia bila hubungan kedua negara memburuk.

Selanjutnya Presiden menekan pentingnya percepatan perundingan perbatasan, padahal ini merupakan pepesan kosong. Ini mengingat percepatan terjadi apabila Malaysia menyetujuinya.

"Terkait dengan investigasi petugas KKP, Presiden sepertinya sekedar pasrah saja. Padahal banyak kasus-kasus hukum yang menyangkut warga negara Indonesia yang tidak ditindaklanjuti oleh otoritas Malaysia," tegasnya.

"Seharusnya Presiden bisa meminta agar otoritas dari Indonesia bisa terlibat dalam investigasi tanpa memiliki kewenangan. Ini sama seperti ketika Warga Negara AS yang ditembak di Papua dimana FBI menurunkan anggotanya untuk diikutsertakan," ujarnya.

Terkait dengan citra Indonesia di ASEAN yang seolah membuat Presiden tidak bisa bertindak tegas adalah suatu hal yang tidak dapat diterima. Amerika Serikat bisa menjadi penengah bagi Israel dan Palestina tetapi hal tersebut tidak berarti AS tidak bisa keras di Irak dan Afghanistan.

"Sekarang segala sesuatu bergantung pada publik Indonesia apakah bisa menerima apa yang disampaikan oleh Presiden atau tidak," tutupnya.
(asp/ape)

Isi Lengkap Pidato SBY Soal Malaysia

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua, Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,

Malam ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan Indonesia – Malaysia. Marilah kita mengawalinya dengan melihat perkembangan dan dinamika hubungan kedua negara, salah satu hubungan bilateral Indonesia yang paling penting.

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki cakupan yang luas, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita.

Pertama, Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat - dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun. Kita mempunyai tanggung jawab sejarah, untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini.

Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya pondasi hubungan bilateral Indonesia - Malaysia.

Ketiga, ada sekitar (2) juta saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia – di perusahaan, di pertanian, dan di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Tentu saja keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama, baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

Sementara itu, sekitar 13,000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia, dan 6,000 mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Ini merupakan asset bangsa yang harus terus kita bina bersama, dan juga modal kemitraan di masa depan.

Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara.

Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta. Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 Miliar pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia – Malaysia sungguh kuat.

Namun, hubungan yang khusus ini juga sangat kompleks. Hubungan ini tidak bebas dari masalah dan tantangan. Ada semacam dalil diplomasi, bahwa semakin dekat dan erat hubungan dua negara, semakin banyak masalah yang dihadapi.

Contoh masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah menyangkut tenaga –kerja Indonesia di Malaysia. Kita tahu bahwa keberadaan 2 juta tenaga kerja Indonesia di Malaysia, disamping memberikan manfaat bersama, juga memunculkan kasus-kasus di lapangan yang harus terus kita kelola. Oleh karena itulah, sejak awal, saya berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, antara lain menyangkut gaji dan waktu libur; memberikan perlindungan hukum, dan mendirikan sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam kunjungan saya yang terakhir ke Malaysia, kita telah berhasil mencapai kesepakatan, mengenai pemberian dan perlindungan Hak bagi tenaga kerja kita di Malaysia.

Berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia, pemerintah aktif melakukan langkah-langkah pendampingan dan advokasi hukum, untuk memastikan saudara-saudara kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Selain masalah TKI dan perlindungan WNI, kita juga kerap menjumpai masalah yang terkait dengan perbatasan kedua negara. Masalah ini memerlukan pengelolaan yang serius dari kedua belah pihak.
Karena itulah, menyadari kepentingan bersama ini, saya dan Perdana Menteri Malaysia sering berkomunikasi secara langsung, di samping forum konsultasi tahunan yang kami lakukan, untuk memastikan bahwa isu-isu bilateral ini dapat kita kelola dan carikan jalan keluarnya dengan baik.

Saudara-saudara sekalian,

Akhir-akhir ini, hubungan Indonesia Malaysia kembali diuji dengan terjadinya insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal 13 Agustus 2010 yang lalu. Berhubung insiden ini menjadikan perhatian yang luas dari kalangan masyarakat Indonesia, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang duduk persoalan yang sesungguhnya, dan langkah-langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah kita.

Sejak saya menerima laporan mengenai insiden ini tanggal 14 Agustus 2010 pagi, saya langsung memberikan berbagai instruksi. Pertama, saya minta agar ketiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan segera dikembalikan dalam keadaan selamat. Kedua, saya juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut.

Segera setelah itu, Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri melakukan tindakan-tindakan cepat, untuk mengelola penanganan insiden tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera di selesaikan secara tuntas, dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi. Saya ingin mengatakan bahwa sejak terjadinya kasus ini pemerintah telah bertindak. Sistempun telah bekerja.

Saya juga menekankan bahwa masalah seperti ini harus diselesaikan secara cepat, tegas dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam kaitan ini, saya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut. Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan nota protes.

Menteri Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, ke-3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kini telah kembali ke tanah air.

Berkaitan dengan ketiga petugas KKP tersebut, Pemerintah Indonesia menerima informasi tentang perlakuan yang tidak patut yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meminta penjelasan atas kebenaran informasi itu. Melalui jalur diplomasi, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Malaysia saat ini sedang melakukan investigasi atas masalah perlakukan terhadap tiga petugas KKP tersebut.

Saudara-saudara,

Yang jelas, di masa depan, insiden seperti ini harus kita cegah, agar tidak terus menimbulkan permasalahan di antara kedua negara. Upaya ini bisa kita lakukan dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah di antara Malaysia dan Indonesia, serta bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama di antara kedua belah pihak, dengan semangat untuk tetap memelihara hubungan baik kedua bangsa.

Perihal penanganan terhadap 7 nelayan Malaysia yang memasuki wilayah perairan Indonesia, kepada mereka telah diambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah prosesnya selesai mereka kita kembalikan ke Malaysia, sebagaimana kelaziman yang berlaku di lingkungan ASEAN selama ini. Perlu diketahui, dalam kasus yang sama, banyak nelayan Indonesia yang diduga memasuki wilayah perairan negara sahabat, juga dikembalikan ke negeri kita.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim, termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.

Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya. Semuanya ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat kita cegah dan tiadakan. Saya sungguh menggaris-bawahi, sekali lagi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata.

Saudara-saudara,

Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Pemerintah juga sangat memahami kepentingan itu, dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya. Namun demikian, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, kita harus bisa menilai dengan tepat setiap masalah yang muncul, agar penyelesaiannyapun menjadi tepat pula.
Meskipun demikian, sekecil apapun permasalahan yang muncul dalam hubungan bilateral, akan tetap kita selesaikan demi menunjang kepentingan nasional kita. Kita harus senantiasa menjaga citra dan jatidiri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internasional, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan yang diabdikan untuk kepentingan bangsa kita.

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini, sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.

Saya juga mengajak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan, seperti aksi-aksi kekerasan, karena hanya akan menambah masalah yang ada. Kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan yang lain. Harapan untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius dan tepat, tanpa disertai aksi-aksi yang destruktif, juga saya terima dari saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang saat ini berada di Malaysia.

Saudara-saudara sekalian,

Cara kita menangani hubungan Indonesia – Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara-negara sahabat di kawasan Asia, bahkan oleh dunia internasional. Selama ini sebagai Pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan, maupun di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, marilah seraya kita tetap memperjuang-kan kepentingan nasional kita, karakter dan peran internasional Indonesia yang konstruktif, dan dengan semangat untuk memelihara perdamaian, terus dapat kita jaga.

Terakhir, insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia baru-baru ini akan kita tuntaskan penyelesaiannya. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan. Dengan demikian, dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin permasalahan, hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia –Malaysia akan berkembang lebih besar lagi.

Ke depan dalam hubungan antar bangsa yang lebih luas, kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita, dan terus membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara sahabat.
Sekian.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gedung Baru DPR Tak Boleh Jadi Panti Pijat

Jakarta - Janji Ketua DPR Marzuki Alie untuk membatalkan rencana pembangunan sarana spa di gedung baru DPR harus ditepati. Gedung DPR adalah rumah aspirasi bagi rakyat jelata, bukan panti pijat anggota DPR.

"Gedung baru DPR harus benar-benar cerminkan gedung parlemen, bukan pusat rekreasi atau panti pijat," ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin kepada detikcom, Rabu (1/9/2010).

Yang harus dilengkapi di gedung baru DPR, menurut Lukman, adalah sarana yang menunjang kerja anggota DPR. Lukman mencontohkan, ruang anggota dan ruang staf ahli memang layak ditingkatkan kapasitasnya.

"Perpustakaan harus dibuat besar dan komplit, bukan malah spa, sauna, juga kolam renang. Kesannya kok sangat berlebihan," papar Lukman.

Lukman mengajak semua anggota DPR memahami fungsi gedung baru. Lukman berharap gedung baru DPR benar-benar menjadi tempat kerja yang efektif bagi anggota DPR.

"Utamakan efektifitas kerja saja agar aktualitas fungsi DPR lebih baik," harapnya.

(van/anw) 

baca juga :

• anggota Dpr mau lagi fasilitas mewah
• effendi-gazali-sarana-olahraga-perlu-di-gedung-dpr
• ketua-dpr-batalkan-fasilitas-spa-dan-kolam-renang-di-gedung-baru
• kronologi-rencana-pembangunan-gedung-dpr
• dpr-bukan-tempat-rekreasi-pan-minta-konsep-pembangunan-ditinjau-ulang
• komisi-iii-akan-panggil-jaksa-agung-terkait-kasus-korupsi-yang-mengendap

turut berduka cita kebakaran d kampungku

Kebakaran hebat melanda pasar tradisional di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis (26/8) dinihari. Insiden ini mengakibatkan seorang pedagang tewas terkena reruntuhan kios saat hendak mengamankan barang dagangnnya. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah.

Sedikitnya 100 kios ludes dilalap api. Petugas pemadam kesulitan mendekati pasar karena jalan menuju lokasi tertutup dengan tumpukan barang pemilik kios. Para pedagang pemilik kios pun berusaha memadamkan kobaran api yang cukup besar dengan alat seadanya. Kobaran api diduga bermula akibat arus pendek salah satu kios dalam pasar.(JUM).

Reaksi cepat ditempuh kepolisian menyikapi kasus kebakaran pasar sentral Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Penyidik sesumbar bakal mampu mengungkap motif dan penyebab bencana kebakaran yang menelan kerugian ratus
Selain olah TKP, kepolisian langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi di ahri pertama penyelidikan, Kamis 26 Agustus, kemarin. Olah TKP dilakukan langsung oleh tim forensik Polda Sulselbar, sementara pemanggilan saksi-saksi ditangani tim Reskrim Polres Sidrap. Kapolres Sidrap AKBP Ponadi SIK melalui Kasat Reskrim AKP Syamsu Yasmin SH mengatakan, pemeriksaan forensik diharapkan efektif untuk mengungkap cepat penyebab kebakaran. "Wacana di masyarakat berkembang beragam informasi yang menjadi dugaan penyebab kebakaran," ujarnya. Untuk sementara, tercium sedikitnya tiga dugaan awal penyebab kebakaran Pasar Sentral Pangkajene, Sidrap. Selain dugaan kebakaran murni karena kecelakaan atau bencana, juga berkembang spekulasi jika pasar yang proses pembangunannya menelan dana pinjaman bank dunia itu, dibakar secara sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Polisi optimis mampu mengungkap penyebab kebakaran pasar sentral Sidrap. Kasat Reskrim AKP Syamsu Yasmin SH mengatakan, pihaknya sisa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas sejumlah barang sampel yang disita saat oleh TKP, kemarin. "Tunggu saja hasil labfor Polda. Olah TKP sudah dilakukan dan sampel sudah dalam proses penelitian," katanya. Di TKP, berkembang informasi jika kebakaran dipicu karena kebocoran tabung gas dan atau akibat korslet listrik arus pendek. Namun kebakaran karena tabung masih disangsikan karena sejumlah saksi mengaku tak mendengar ledakan saat kejadian. Di luar itu, juga beredar informasi yang cenderung spekulatif. Yakni Pasar Pangkajene sengaja dibakar oknum tertentu karena adanya dugaan keganjilan dalam proses pembangunan hingga saat pembagian los/kios. Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim AKP Syamsu Yasmin SH kembali mengulang agar menunggu hasil pemeriksaan labfor. "Tunggu proses penyelidikan. Kami sementara memanggil saksi-saksi," katanya. Kebakaran Pasar Sentral Pangkajene Sidrap, terjadi sekitar pukul 18.30 Wita, Rabu 25 Agustus. Kobaran api mulai terlihat di lantai II dan menjalar cepat hingga menghanguskan ratusan kios. Peristiwa kebakaran ini ikut menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo. Orang nomor satu di Sulsel itu tampaknya tidak puas dengan laporan yang diterimanya terkait kebakaran di Pasar Sentral Pangkajene. Kamis kemarin, gubernur bersama Ketua DPRD Sulsel HM Roem dan sejumlah pejabat teras Pemprov Sulsel lainnya turun langsung memantau Pasar Pangkajene. Gubernur menyampaikan keprihatinannya kepada masyarakat yang mengalami musibah dan mengimbau kepada masyarakat untuk dapat membangun kios atau toko dengan menggunakan beton agar tidak mudah terbakar. "Sekarang biaya pembangunan rumah dari kayu jauh lebih mahal," kata Syahrul. Dia juga mengingatkan untuk memasang instalasi listrik dengan benar, karena hubungan arus pendek sering menjadi penyebab kebakaran. Syahrul berharap, aparat kepolisian yang turun di lokasi kebakaran bisa dengan cepat menemukan bukti-bukti penyebab kebakaran agar masyarakat tidak terprovokasi dengan kejadian tragis itu. Gubernur mengaku belum menerima informasi pasti mengenai penyebab kebakaran yang mengakibatkan pedagang merugi miliaran rupiah. Tidak hanya itu, dalam kunjungannya ke Sidrap, Syahrul juga melakukan dialog dengan beberapa pedagang korban kebakaran. Di bagian lain, dia mengingatkan agar pihak rumah sakit (RS) terdekat senantiasa memperhatikan persediaan obat untuk melayani masyarakat korban kebakaran jika memang ada. Gubernur juga menekankan pentingnya masyarakat untuk menjaga keamanan pasar. “Saya berharap masyarakat untuk selalu menjaga keamanan di lingkungan pasar. Stabilitas keamanan yang terjaga akan mendukung kelangsungan perputaran ekonomi masyarakat," haturnya. Sebelum meninggalkan lokasi, Syahrul mengimbau Pemkab Sidrap agar mengupayakan kerusakan pasar pasca kebakaran bisa ditangani dengan cepat agar bisa difungsikan pedagang sebelum lebaran. Demikian halnya kepada kalangan perbankan pinta Syahrul, hendaknya memberikan kemudahan kepada pedagang untuk memperoleh fasilitas kredit untuk kelangsungan usahanya. (edy)