Jakarta - Wacana menjadikan salah satu calon pimpinan KPK, Busyro Moqoddas atau Bambang Widjojanto menjadi Jaksa Agung terus menguat. Menkum HAM Patrialis Akbar menyerahkan sepenuhnya usul tersebut kepada Presiden.
"Kita serahkan ke Presiden saja, kita nggak boleh mendahului," kata Menkum HAM, Patrialis Akbar di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (6/9/2010).
Menurut Patrialis, Presiden berhak untuk mengganti posisi yang sekarang dijabat Hendarman Supandji dengan siapapun. Termasuk soal wacana penempatan Bambang-Busryo untuk jadi Jaksa Agung.
"Presiden punya kewenangan 100 persen," tegasnya.
Dukungan terhadap dua nama tersebut mengalir dari berbagai pihak, baik dari DPR, aktivis Koalisi Masyarakat untuk Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman, maupun praktisi hukum seperti Adnan Buyung Nasution.
"Ide bagus kalau didorong ke arah situ. Saat ini sulit mencari figur seperti mereka yang punya dedikasi tinggi terhadap penegakan hukum," ujar Adnan beberapa waktu lalu.
"Kita serahkan ke Presiden saja, kita nggak boleh mendahului," kata Menkum HAM, Patrialis Akbar di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (6/9/2010).
Menurut Patrialis, Presiden berhak untuk mengganti posisi yang sekarang dijabat Hendarman Supandji dengan siapapun. Termasuk soal wacana penempatan Bambang-Busryo untuk jadi Jaksa Agung.
"Presiden punya kewenangan 100 persen," tegasnya.
Dukungan terhadap dua nama tersebut mengalir dari berbagai pihak, baik dari DPR, aktivis Koalisi Masyarakat untuk Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman, maupun praktisi hukum seperti Adnan Buyung Nasution.
"Ide bagus kalau didorong ke arah situ. Saat ini sulit mencari figur seperti mereka yang punya dedikasi tinggi terhadap penegakan hukum," ujar Adnan beberapa waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar